Kajian HAM di Asia Tenggara


Abstract

In the twenty – first century, human rights play very important role in society, not only in the West, but also in the rest of the world. The Universal Declaration of Human Rights that signed on 1948, has became the first international source of rights and fredoom, and universal code for human kind. Concept of human rights has been heavily contested since the very start, and it seems being never ending debate. Each culture and academic approach have their own challenge to the idea of human right, so the basic question is the universality of human rights it self. As the time goes by, the concept of human rights put under scrutinize analysis by many scholars in order to get better understanding of this discourse. Human rights issues have been spread out around the world and spoken every where. The idea of human rights that derives from the basic concept of rights of Western Liberal approach has been adopted to many agreement that affect our daily life today. The aim of this paper is to analyse about human right discourse in Southeast Asia region, the development of these issues, and how ASEAN as a regional institution taking care of these things.

Keywords: Hak, HAM, Asia Tenggara, ASEAN, kebudayaan, masyarakat, tantangan, universal, kesepakatan, kajian.

Introduction

Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi perbincangan yang hangat dikalangan akademisi dan praktisi di dunia, terutama semenjak berakhirnya Perang Dunia II. Konsep HAM juga sering dikaitkan dengan konsep keamanan manusia (human security) dan intervensi kemanusiaan. HAM dipercaya muncul pertama kali di Eropa pada akhir abad ke 18, melalui kampanye pengakuan hak – hak wanita dan menentang perdagangan buruh.

Seiring berjalannya waktu, pemikiran mengenai HAM pun berkembang. Perdebatan terkait isu ini pun tak bisa dihindari. Beberapa kelompok menolak universalisasi HAM, dengan alasan bahwa HAM yang notabene berasal dari nilai – nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Barat, tidak bisa diterapkan di masyarakat yang menganut dan mempercayai nilai – nilai yang berbeda. Setiap kepercayaan dan budaya memiliki konsep tersendiri mengenai hak – hak yang melekat pada manusia. Jika konsep HAM ini dipaksakan pada masyarakat yang menganut nilai – nilai berbeda, maka benturan kebudayaan tidak bisa dihindari.

HAM sudah menjadi salah satu kajian dalam ilmu Hubungan Internasional (HI), dikarenakan isunya yang sudah mendunia, dan sekarang ini pelaksanaan HAM di suatu negara atau kawasan ikut mempengaruhi posisi tawar negara atau kawasan itu di kancah perpolitikan dunia. Isu HAM sudah menjadi sesuatu yang turut mempengaruhi hubungan antar negara, dan akan menjadi sesuatu yang lebih serius di masa depan.

Setiap pendekatan teoritis dan kajian teori yang terdapat dalam ranah ilmu HI, mempunyai konsep yang berbeda tentang HAM, namun kajian HAM sering dikaitkan dengan pendekatan liberal, dan hak – hak individu di bidang politik dan ekonomi. Hal ini mungkin bisa dimaklumi mengingat kajian HAM diyakini berasal dari Barat, dimana masyarakatnya sangat menjunjung tinggi nilai – nilai yang melekat pada konsep liberalisme.

Sejauh ini penerapan HAM baru dinilai efektif pada negara – negara maju, walaupun hampir semua negara yang tergabung dalam PBB pada tahun 1948 menandatangani Deklarasi Universal HAM, namun penerapannya di beberapa belahan dunia masih merupakan sesuatu yang kontroversi, terutama di negara berkembang, atau yang dikenal dengan istilah negara Dunia Ketiga. Pembangunan negara atau kawasan dianggap sebagai sesuatu yang lebih mendesak ketimbang isu HAM, belum lagi benturan yang terjadi antara kebudayaan setempat dengan hal – hal yang diatur dalam pasal – pasal Deklarasi itu.

Konsep HAM mendapat tentangan dari tiga kelompok utama. Pertama dari kalangan akademisi tradisi pemikiran liberal Barat, tentangan ini dianggap sebagai tantangan internal, karena konsep HAM dipercaya bersumber dari pemikiran liberal. Tantangan kedua datang dari pemerintahan otoriter Timur, yang lebih dikenal sebagai “blok – Asia” dan juga pemerintahan Islam di kawasan Timur Tengah. HAM dianggap tidak sejalan dengan tradisi budaya dan juga hukum domestik mereka. Tantangan ketiga datang dari pada akademisi, aktivis HAM, feminist, dan NGO dari kawasan Selatan dan Timur, yang beranggapan bahwa konsep ham sekarang ini bersifat Eurosentris, sehingga tidak bisa di terapkan pada masyarakat non Barat. Mereka meminta konsep HAM direvisi, agar bisa diterapkan pada budaya yang berbeda[1].

Isu HAM juga menjadi “bola panas” di kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini terdiri dari negara – negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kawasan ini juga dikenal dengan kawasan diktator, karena manyoritas negara dikawasan ini dipimpin oleh seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan diktator atau otoriter. Sebelum terjadinya revolusi di Indonesia pada tahun 1998, tidak ada satu negara pun yang murni menganut paham demokrasi, bahkan beberapa negara sampai saat ini masih menganut sistem monarki, dan dipimpin oleh seorang Raja atau Sultan, seperti Thailand, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Sebagai kawasan yang dihuni oleh mayoritas negara baru merdeka, maka tingkat stabilitas politik di kawasan masih rendah, dan masing – masing negara fokus pada pembangunan nasional mereka, sehingga isu HAM menjadi prioritas kesekian dibandingkan dengan kebutuhan – kebutuhan lain. Pada tahun 1967, lima negara di kawasan ini berinisiatif membentuk suatu organisasi regional kawasan, yang kemudian dikenal dengan ASEAN. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1967, melalui Deklarasi Bangkok, ASEAN resmi berdiri. Lima negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Isu HAM mulai menjadi perhatian di kawasan seiring sorotan yang diterima ASEAN dari negara – negara luar kawasan mengenai berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sini. Beberapa kasus yang paling disoroti adalah dugaan pelanggaran HAM terhadap tokoh demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan juga kasus – kasus yang terjadi selama era pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Kasus lain yang cukup menjadi sorotan adalah pembunuhan aktivis HAM Munir pada tahun 2004 dalam penerbangan menuju Amsterdam, diatas pesawat milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Dalam Piagam ASEAN Bab I, pasal 1 ayat 7 dinyatakan bahwa sebagai sebuah komunitas, ASEAN merupakan komunitas yang ditujukan untuk memperkuat demokrasi dan melindungi HAM[2]. Disini sangat jelas tergambar harapan agar ASEAN memberi ruang yang lebih besar terhadap demokrasi di kawasan, dan juga perhatian yang lebih terhadap isu – isu HAM. Melihat pada kenyataan yang ada, harapan yang diamanatkan oleh Piagam ini masih jauh dari kenyataan, karen sampai saat ini satu – satunya negara ASEAN yang murni menganut sistem demokrasi hanyalah Indonesia, dan negara – negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina sistem pemerintahannya tidak bisa dikatakan murni demokrasi, Vietnam masih menganut sistem pemerintahan komunis, sedangkan negara lain dalam kawasan sibuk mengurusi goncangan stabilitas politik domestik, seperti yang terjadi di Thailand dan Myanmar.

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perkembangan kajian HAM di kawasan Asia Tenggara, bagaimana ASEAN sebagai sebuah institusi berkomitmen menyelesaikan kasus HAM yang terjadi di wilayahnya. Dengan terlebih dahulu mengelaborasi bagaimana perkembangan kajian HAM global, maka dengan menggunakan kerangka konseptual yang tersedia, penulis akan mencoba untuk menurunkan bahasan ke level ASEAN, yang akan disertai dengan contoh kasus yang terjadi.

Global discourse on human rights

Teori mengenai hak pada abad pertengahan bersandar pada ide mengenai hukum alam. Standar moral universal ada atas hak yang dimiliki oleh individu yang aplikasinya tidak terbatas pada sistem legal, komunitas, negara, ras, keyakinan, atau masyarakat tertentu. Hukum alam memberikan teori tapi dalam praktek politik abad pertengahan yang sebenarnya, hak memiliki konotasi yang berbeda. Hak merupakan kelonggaran yang diambil dari golongan superior, jika perlu dengan paksaan. Disini terlihat bahwa terdapat hak dan kewajiban universal dalam hukum alam, sementara perjanjian hanya memberi kebebasan tertentu saja[3].

Hak menurut ahli hukum Amerika, Wesley Hofeld, bisa dibedakan menjadi empat jenis, yaitu hak menyatakan (claim – rights). Ini merupakan hak yang paling dasar, dan merupakan hak yang sebenarnya. Salah satu contohnya adalah hak yang muncul karena kontrak, dan diikuti oleh kewajiban – kewajiban terkait. Selanjutnya adalah hak kebebasan, yaitu seseorang berhak melakukan sesuatu yang dia tidak terikat kewajiban untuk melakukan hal itu. Terkadang hak menyertakan penggunaan kekuasaan, dan yang terakhir hak terkadang diartikan sebagai imunitas (immunity – right), intinya adalah orang lain tidak bisa menuntut seseorang dalam keadaan tertentu[4].

Seiring dengan berkembangnya badan hukum internasional dan praktek diplomasi, konsep hak juga mengalami perubahan makna. Para pemikir modern membedakan hak dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah hak kebebasan berbicara dan berkumpul, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, secara langsung ataupun melalui perwakilan. Kelompok kedua adalah hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan dalam pengembangan diri, kelompok ketiga adalah hak yang dibangun dalam dimensi kolektif dan berkaitan dengan hak “masyarakat”. Hak yang termasuk kelompok satu dan dua dimiliki oleh individu, sedangkan yang golongan ketiga dimiliki secara kolektif[5]. Konsep HAM sering dipahami sebagai hak yang melekat pada individu, seperti yang terdapat pada golongan satu dan dua.

HAM telah menjadi fokus ideal sebagai suatu pertimbangan proses globalisasi, dimana hak hampir selalu dikaitkan dengan sistem politik domestik legal. Konsep HAM muncul dikarenakan fakta sederhana kehidupan sebagai seorang manusia. HAM bukanlah pemberian dari pemerintah, atau institusi legal lainnya. Beberapa tahun belakangan ini, jaringan kompleks dari hukum internasional tumbuh dengan ide bahwa individu memiliki berbagai hak dikarenakan sifat manusianya, dan kebersamaannya sebagai manusia[6]. HAM selalu diklasifikasikan sebagai hak sipil, politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya, mengusulkan bahwa masing – masing kategori ini mungkin butuh pemisahan dan dasar pembenaran tertentu[7].

Banyak kebudayaan dan masyarakat yang mengembangkan ide mengenai “memanusiakan manusia”, tapi terdapat keyakinan bahwa ide awal mengenai HAM muncul di Eropa. Proses perkembangan HAM telah dimulai secara perlahan diakhir abad ke 18, dan dimulai secara global setelah tahun 1945[8]. HAM untuk pertama kalinya muncul di kancah internasional setelah berakhirnya Perang Dunia II, yang ditandai dengan pengesahan Piagam PBB pada tahun 1945, dan diikuti dengan Deklarasi Universal tentang HAM pada tahun 1948[9]. Deklarasi ini disetujui oleh 48 negara, dan 8 negara lainnya abstain. Deklarasi ini merupakan usaha pertama dalam sejarah, dimana komunitas internasional mencoba menetapkan aturan umum yang berlaku bagi anggota suatu pemerintahan internal[10].  Terdapat banyak kesepakatan internasional mengenai HAM yang muncul setelah tahun 1945, seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel: The international protection of human rights: some key treaties, conventions, and declarations

Year

Agreement

1948

The Universal Declaration of Human Rights (United Nations General Assembly)

1948

The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

1950

The European Convention for the Protection of Human Right and Fundamental Freedoms

1965

The International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination

1966

The International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

1979

The American Convention on Human Rights

1979

The International Convention on the Elimination of Discrimination Againts Women (CEDAW)

1981

The African Charter on Human and People’s Rights (the Bajul Charter)

1984

The Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

1984

The Convention on the Rights of the Child

1989

The Declaration of Principles of Indigenous Rights

1993

The Vienna Declarations and Action Programme

Sumber: The Globalization of World Politics 4e, p. 508

Seiring dengan hadirnya berbagai kesepakatan dibidang HAM, bermunculan juga berbagai organisasi non pemerintah (NGOs/INGOs), dan kelompok kepentingan baik yang bersifat nasional maupun internasional yang bekerja untuk memastikan pelaksanaan dari kesepakatan itu, dan mengembangkan konsep tentang HAM ke seluruh dunia. Lebih jauh, pemerintah dan organisasi pemerintahan internasional (IGOs) seperti IMF dan Commonwealth dianggap sebagai halangan dalam pengembangan HAM[11].

Sejak awal, konsep mengenai HAM sudah menjadi perdebatan, baik dikalangan para akademisi, maupun dari kalangan praktisi. Kesepakatan di dunia Barat bahwa HAM itu universal mendapat tentangan dan kritik keras dari belahan dunia lain. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah: tidakkah HAM yang terdapat dalam perjanjian – perjanjian internasional mengabaikan tradisi, agama, dan pola sosial budaya dari apa yang disebut sebagai Dunia Ketiga?[12]

Setiap kebudayaan dan kepercayaan mempunyai pengertian tersendiri mengenai hak – hak yang melekat pada manusia. Setiap hak dan nilai ditetapkan dan dibatasi oleh persepsi budaya. Jika tidak ada budaya yang bersifat universal, maka hak asasi universal juga merupakan sesuatu yang hampir tidak mungkin. Di negara – negara non Barat, hak – hak individu yang diakui tidaklah sama dengan apa yang diakui di negara – negara Barat. Banyak negara berkembang menyatakan bahwa HAM tidak relevan dengan masyarakat mereka. Mereka melihat konsep HAM sebagai usaha memaksakan nilai – nilai yang dianut oleh negara Barat[13]. Terdapat kecurigaan bahwa konsep HAM adalah legalisasi bagi intervensi Barat terhadap masalah – masalah yang terjadi di Dunia Ketiga, dan bahwa HAM merupakan salah satu instrumen politik yang mereka gunakan.

Kritik mengenai HAM datang dari berbagai golongan. Tidak hanya dari masyarakat dengan budaya yang berbeda dengan budaya asal HAM, tapi juga dari komunitas epistemik. Masyarakat Islam jelas – jelas menolak konsep ini, karena dalam Al-Quran tidak diakuinya persamaan gender antara laki – laki dan perempuan, sementara salah satu tuntutan dari HAM adalah persamaan gender. Rezim otoriter di Timur, yang lebih dikenal dengan “blok – Asia” menolak konsep HAM dikarenakan perbedaan budaya dan hukum domestik yang berlaku[14]. Sinyal penolakan ini terdapat dalam Deklarasi Bangkok pada tahun 1993. Kritik dari kalangan budayawan tidak lain adalah keinginan untuk melindungi warisan status kebudayaan dan perbedaan kekuasaan yang berdasarkan pada gender.

Walau dalam kampanyenya para aktivis HAM menyerukan persamaan gender, namun kaum feminist mengkritisi HAM karena hak istimewa patriakat dalam melihat keluarga sebagai unit dasar masyarakat, dan dalam bahasa perjanjian mengenai HAM, pihak penyandang hak adalah laki – laki sebagai kepala keluarga. Banyak feminist yang mengatakan bahwa hal ini mencerminkan lebih dari model lama bahasa perjanjian. Hak sipil dan politik klasik berasumsi bahwa para penyandang hak, akan hidup, atau menginginkan kehidupan sebagai seorang warga yang aktif, namun sampai sekarang kehidupan seperti ini ditolak untuk hampir seluruh wanita di hampir semua budaya. Wanita dibatasi pada lingkungan pribadi dan subjek atas  kekuasaan pria yang berubah – ubah, sebagai kepala keluarga[15].

Penolakan juga datang dari kalangan pemikir liberal, yang dianggap sebagai tantangan internal atas ide HAM. Pertanyaan paling mendasar dari tantangan internal ini adalah “bagaimana secara filosofis kita menafsirkan dan membenarkan keyakinan kita akan universalitas dan validitas lintas budaya dari HAM?”[16] Para sarjana post modernisme juga mengajukan kritik, dan mempertanyakan landasan tradisional pemikiran liberal Barat atas kepercayaan bahwa HAM itu objektif, lintas budaya, dan kebenaran moral lintas sejarah[17].

Tantangan lain terhadap ide HAM datang dari golongan intelektual, aktivis HAM, feminist, dan NGO dari Selatan dan Timur yang secara umum menerima konsep HAM, tapi mereka mengatakan bahwa sekarang ini konsep norma HAM dan standarnya bersifat Eurosentris, dan konsep dominan itu belum bisa di ekspor atau dipaksakan pada masyarakat non Barat. Mereka lebih mengkritisi HAM ketimbang menolaknya. Kritik dari mereka adalah HAM seharusnya diperbaharui agar lebih sensitif terhadap perbedaan tradisi budaya, lebih fokus pada hal – hal yang sebelumnya diabaikan oleh konsep HAM liberal individual, dan lebih menerima agar bisa benar – benar dilaksanakan pada berbagai macam kebudayaan[18].

Pendekatan konstruktivis moral berpendapat bahwa doktrin HAM sekarang ini paling baik dimengerti dalam analogi gagasan paradigma ilmu, yaitu semacam konstruksi sosial, yang secara mensejarah memunculkan teori normatif. Doktrin HAM sekarang merupakan bagian dari teori normatif. Kunci untuk memahami apa itu HAM, dan bagaimana HAM dibenarkan adalah dengan melihat HAM sebagai respon normatif terhadap pengalaman keadaan tertekan yang diakibatkan oleh sistem[19]. Jika HAM tidak mampu menyediakan perlindungan terhadap tekanan sistem yang terinstitusionalisasi, maka keadaan ini akan terus berlanjut.

Memakai pendekatan ini terhadap HAM juga mempunyai tantangan tersendiri. Konsensus internasional terkini mengenai HAM lemah, dan pada faktanya tidak menyediakan seperangkat cara yang efektif untuk menghalangi penindasan dalam banyak kasus. Jika kita kaji efektifitasnya, maka bisa disimpulkan bahwa sistem perlindungan HAM internasional sekarang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam pendekatan liberal, hak terdiri dari dua bagian dasar, yaitu: yang pertama, manusia memiliki hak untuk hidup, kebebasan, kepemilikan, kebebasan berbicara dan lainnya yang tidak dapat dicabut, ditukar, dan tak bersyarat. Satu – satunya alasan yang bisa diterima untuk memaksa seorang individu adalah demi melindungi hak orang lain. Yang kedua adalah, fungsi utama dari pemerintahan adalah untuk melindungi hak ini. Institusi politik dinilai berdasarkan prestasi dalam menjalankan tugas ini, dan kewajiban politik terletak pada kesuksesan ini. Kehidupan politik merupakan semacam kontrak yang bersifat implisit ataupun eksplisit antara pemerintah dan rakyat[20].

Liberal berasumsi bahwa hak – hak individu berada diatas masyarakat, tapi walau begitu seseorang akan mengalami kesulitan hidup jika tidak menjadi bagian dari masyarakat. Berlandaskan pada keyakinan ini, maka kaum liberalis menjadikan isu ini sebagai sebagai sesuatu yang universal.

Konsep hak yang diperkenalkan oleh kaum liberal ini, khususnya hak yang dimiliki oleh individu, kemudian berkembang menjadi apa yang dinamakan dengan HAM. Hak – hak itu kemudian berkembang menjadi hak politik dan ekonomi, hak untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam hukum, hak setiap individu untuk menentukan nasib sendiri, dan lainnya. Naskah perjanjian HAM yang disusun setelah tahun 1945 juga banyak memuat pandangan kaum liberal mengenai hak yang melekat pada setiap individu.

Konsep HAM sering kali dikaitkan dengan demokrasi yang secara agresif disebarkan oleh Barat keseluruh dunia, dan rezim HAM yang dibangun berdasarkan asumsi setiap manusia merupakan bagian dari komunitas dunia, merupakan salah satu contoh yang baik bagi proses globalisasi yang sedang berlangsung. Didunia yang sekarang berada dalam hegemoni Barat, setiap pelanggaran yang terjadi atas HAM dianggap sebagai sesuatu yang mengancam komunitas internasional.

Prinsip – prinsip yang dikemukakan oleh kaum liberal ini memang merupakan sesuatu yang secara teori bersifat universal, namun tidak begitu dalam penerapannya, karena batasan – batasan negara tidak bisa diabaikan begitu saja. Terlepas dari perdebatan apakah HAM bersifat universal atau tidak, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ide mengenai HAM telah membantu untuk menciptakan dunia yang aman bagi keberagaman.

Human rights discourse in Southeast Asia

Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan yang terletak di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup kawasan Indochina, dan Semenanjung Malaysia, serta pulau – pulau disekitarnya[21]. Kawasan ini mempunyai suatu institusi regional yang dikenla dengan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yang resmi berdiri melalui Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Organisasi ini dirintis oleh lima negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura.

Kawasan ini terkenal dengan sistem pemerintahan yang otoriter. Sebelum terjadinya revolusi di Indonesia pada tahun 1998, tak ada satupun negara di kawasan ini yang menganut sistem demokrasi murni. Bahkan sampai sekarang masih ada negara – negara dengan sistem pemerintahan bercorak komunis dan monarki. Sebagai kawasan yang mayoritas anggotanya merupakan negara – negara baru merdeka pasca Perang Dunia II, maka pada awalnya yang melatarbelakangi timbulnya kerjasama di kawasan adalah kebutuhan akan keamanan, karena tak lama setelah Perang Dunia II berakhir, dunia segera memasuki era Perang Dingin, dimana terjadi pertarungan pengaruh dan ideologi antara Uni Sovyet dan Amerika Serikat.

Keadaan ini kemudian menimbulkan inisiatif dari pemimpin – pemimpin negara dikawasan untuk membangun kerjasama agar tidak terjebak dalam arus pertarungan kedua negara adidaya itu, dan juga keinginan untuk bebas menentukan nasib sendiri tanpa harus bergantung pada salah satu blok. Kerjasama ini kemudian meluas ke bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Sebagai negara – negara yang baru merdeka, maka prioritas utama adalah pembangunan nasional dan stabilitas politik serta keamanan yang mendukung untuk kemajuan ekonomi, terlepas dari apapun sistem pemerintahannya. Isu – isu lain seperti HAM tidak begitu mendapat perhatian, walau terjadi banyak kasus pelanggaran di kawasan ini, seperti kasus Aung San Suu Kyi di Myanmar, dan juga kasus – kasus yang terjadi selama pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia.

Walaupun PBB menyatakan hak asasi itu universal, namun tidak terdapat pandangan yang sama terhadap HAM, baik secara global maupun di kawasan Asia Tenggara. Bagi kalangan elit di Asia Tenggara, penekanan Barat terhadap hak – hak sipil dan politik dalam kerangka demokrasi melambangkan bagian tertentu dari proses sejarah dan kebudayaan dalam masyarakat yang secara ekonomi sudah maju. Menurut para pemimpin ASEAN, perhatian Barat terhadap hak dan kebebasan dalam kategori ini telah mengabaikan hak – hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi bagian terpenting dari realisasi penuh dari martabat manusia, dan pencapaian individu. Pandangan yang lebih ekstrim melihat kampanye HAM yang dilancarkan oleh Barat sebagai suatu jenis politik atau budaya neokolonialis[22].

Melalui Konvensi Wina tahun 1993, tercapai kesepakatan antara Barat dan Asia mengenai pandangan tentang HAM[23]. Dalam salah satu pasal menyatakan bahwa dalam penerapan HAM, latar belakang masyarakat di suatu negara harus diperhatikan, namun walau begitu tugas negaralah untuk melindungi hak asasi dan kebebasan warganya. Hal ini tidaklah menentang konteks legal dari kedaulatan dan asas non intervensi urusan dalam negeri suatu negara.

Konvensi Wina merupakan perluasan dari perangkat HAM regional. Segera setelah konvensi ini, ASEAN yang pada saat itu masih beranggotakan enam negara, melalui pertemuan tahunan menteri di tahun 1993, kembali menegaskan komitmennya terhadap HAM dan kebebasan seperti yang tercantum dalam Konvensi Wina. Tercapai kesepakatan bahwa ASEAN harus mempertimbangkan untuk membentuk mekanisme HAM yang tepat.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan yang signifikan di ASEAN, begitu juga dengan tipe pemerintahannya yang secara bertahap menuju demokrasi. Pada tahun 2007, para pemimpin ini kembali memfokuskan perhatian pada isu HAM, dan kebutuhan akan suatu rezim HAM regional. Dua hal yang menyebabkan ini yaitu: pertama, kelompok masyarakat sipil meminta agar HAM diinstitusionalisasikan dalam Piagam yang baru. Selanjutnya rasa malu ASEAN atas kegagalannya dalam menanggapi kasus yang terjadi di Myanmar. Piagam ASEAN pada tahun 2007 memasukkan prinsip – prinsip demokrasi, hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta rasa hormat dan perlindungan terhadap HAM dan kebebasan pokok.

Perdebatan juga terjadi ketika muncul usulan untuk membentuk badan HAM ASEAN, karena dikhawatirkan hal ini nantinya akan melanggar salah satu prinsip yang terdapat dalam The ASEAN Ways, yaitu asas non intervensi (non-interference in the internal affairs of one another). Dengan sebagian besar negara masih dibawah rezim otoriter, instrumen HAM regional belum tentu akan membawa perubahan signifikan terhadap implementasi HAM di kawasan.

Penegakan HAM di kawasan merupakan salah satu tantangan serius bagi ASEAN. Selama ini, diplomasi di ASEAN bersifat tradisional, atau state sentris, yang dibentuk untuk berbicara tentang kepentingan pemerintahan saja. Pertemuan tingkat menteri ASEAN pada tahun 2007 dipandang sebagai suatu langkah signifikan ASEAN dalam komitmennya untuk menerapkan agenda liberal di kawasan, yang didalamnya termasuk demokrasi dan penegakan HAM. Anggota ASEAN sepertinya sudah mulai mengartikan prinsip non intervensi secara lebih fleksibel. Selama ini, konsep kedaulatan Westphalia dan prinsip non intervensi sudah menjadi komponen fundamental dalam diplomasi ASEAN[24].

Anggota ASEAN telah membuat rencana – rencana pembaruan yang mengesankan, dan mengumumkan kesiapan mereka dalam mengikuti agenda liberal. Penandatangan Piagam ASEAN pada tahun 2007 merupakan salah satu bukti akan komitmen negara – negara anggota ASEAN terhadap pembaruan institusi. Piagam ini memuat pasal – pasal yang mengatur mengenai penerapan prinsip – prinsip demokrasi diantara negara anggota, dan penghormatan terhadap HAM.

Berdasarkan kesepakatan untuk membentuk suatu badan HAM regional pada konferensi tahun 2007, maka pada tanggal 23 Oktober 2009, ASEAN resmi memiliki sebuah badan HAM regional yang dikenal dengan nama AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights). Peresmian ini dilakukan di Hua Hin, Thailand, pada konferensi tingkat tinggi ASEAN yang sedang berlangsung[25]. Pada tanggal 19 Oktober 2010, didirikan pusat kajian HAM Asia Tenggara di Jakarta. Lembaga ini diresmikan oleh Menhumham Indonesia, Patrialis Akbar, dan dihadiri oleh beberapa duta besar negara sabahat[26].

Banyak kalangan yang skeptis terhadap berdirinya dua badan HAM ini, tapi tak sedikit pula kalangan yang optimis. Mereka yang skeptis mengatakan bahwa lembaga HAM yang saat ini dimiliki oleh ASEAN masih dibawah standar, dan tak bisa menjalankan tugasnya untuk melindungi hak asasi warga ASEAN. Lembaga ini juga dipandang tak lebih dari sekedar institusi yang bersifat normatif, dan tidak sanggup untuk menyelesaikan permasalahan HAM yang terjadi di negara – negara ASEAN.

Kalangan yang optimis menilai pendirian lembaga ini merupakan suatu langkah yang signifikan, dan hal ini menunjukkan komitmen negara – negara ASEAN untuk menjalankan amanat dari Piagam yang ditandatangani pada tahun 2007. Pendirian lembaga ini juga dinilai sebagai langkah awal bagi penyelesaian permasalahn HAM yang terjadi di kawasan, terutama di Myanmar.

Myanmar adalah salah satu negara yang terdapat di Asia Tenggara, dan dalam 20 tahun belakangan ini, tampuk kekuasaan berada ditangan Junta Militer, semenjak kudeta yang terjadi tahun 1988. Sejak awal berdirinya, sejarah perpindahan kekuasaan selalu diwarnai oleh kudeta. Kasus pelanggaran HAM Myanmar dimulai semenjak berdirinya negara ini. Kasus yang paling mencolok adalah kekerasan yang dilakukan kepada demonstran oleh militer pada aksi demo di tahun 1988, dimana diperkirakan lebih dari 3000 orang terbunuh[27].

Kasus lainnya adalah pemerintahan Junta Militer menjadikan pemenang pemilu pada tahun 1990, Aung San Suu Kyi bersama 2100 orang lainnya dari partai NLD (National League of Democratic) sebagai tahanan politik, sehingga mereka tak lagi bisa ikut pemilu. Undang – undang terbaru pemilu di Myanmar yang dikeluarkan oleh Junta Militer menyatakan bahwa siapa pun yang divonis oleh pengadilan dilarang ikut pemilu[28]. Undang – undang ini ditengarai sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh Junta Militer untuk mempertahankan kekuasaannya.

Negara – negara Barat menganggap kasus yang terjadi di Myanmar ini sebagai aib bagi ASEAN, dan menggolongkannya pada pelanggaran berat, karena salah satu hak yang terdapat dalam konsep HAM yang diajukan oleh masyarakat Barat adalah hak kebebasan untuk berpartisipasi politik, dan menyampaikan pendapat. Kasus ini juga bisa digolongkan sebagai upaya pembunuhan karakter.

ASEAN sekarang bergerak ke arah yang lebih baik dengan berbagai komitmen dan rencana – rencana yang mengesankan, terdapat hal – hal yang perlu dikritisi, diantaranya apakah ini murni merupakan inisiatif ASEAN, ataukah karena adanya tekanan dari luar kawasan?

Kecurigaan ini merupakan suatu hal yang wajar, karena ASEAN memang menerima tekanan dari negara – negara Barat, terutama mengenai ketidakmampuan ASEAN dalam menangani kasus Myanmar yang berlarut – larut. Beberapa lembaga internasional yang bergerak di bidang HAM telah mendesak negara – negara Barat untuk menjatuhkan sanksi ke kawasan Asia Tenggara, atau beberapa negaranya, karena rapor Asia Tenggara untuk penegakan HAM cenderung buruk.

Berdasarkan studi mendalam yang dilakukan oleh para ahli, ditemukan bahwa Barat tidak memberikan tekanan yang signifikan terhadap Asia Tenggara. Walaupun mereka memaksa ASEAN untuk menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar, namun mereka tetap menjalin hubungan baik dengan negara – negara lainnya di Asia Tenggara, terutama dibidang kerjasama ekonomi[29].

Akan lebih bijak kiranya mengatakan bahwa perbaikan yang dilakukan oleh ASEAN dikarenakan proses globalisasi, dan tuntutan internal untuk berintegrasi dalam “desa global” (global village), dan peningkatan peran aktor non negara dalam dinamika regional. Walau ASEAN belum bisa sepenuhnya meninggalkan cara diplomasi tradisional, yang mengedepankan aktor – aktor negara, namun gerakan – gerakan akar rumput dan NGO yang ada di ASEAN telah berperan secara signifikan selama beberapa tahun belakangan ini dalam mengangkat isu – isu yang sebelumnya tidak menjadi fokus utama dari para pemimpin ASEAN, seperti isu lingkungan dan HAM.

Melalui kampanye – kampanye yang mereka lakukan, mereka telah berhasil membuat masyarakat lebih mengkritisi isu – isu yang sebelumnya seolah – olah berada “dibawah permukaan”. Suara – suara rakyat ini kemudian menjadi tekanan internal yang tak bisa diabaikan begitu saja oleh para pemimpin ASEAN.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, para pemimpin ASEAN sudah menerima konsep HAM dengan lebih terbuka, namun untuk penerapannya masih terhalang oleh institusi dan juga sistem kepemerintahan di masing – masing negara yang berbeda. Walau ASEAN sebagai institusi sudah menyatakan komitmennya pada demokrasi dan HAM, namun isu ini masih belum menjadi prioritas utama diantara negara – negara anggota ASEAN.

Conclusion

Konsep mengenai HAM masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Ide HAM diyakini muncul di Eropa pada akhir abad ke 18 melalui kampanye pengakuan hak – hak wanita dan pelarangan perdagangan buruh. HAM menjadi isu global untuk pertama kalinya setelah berakhirnya Perang Dunia II, dan muncul di kancah internasional untuk pertama kalinya pada tahun 1948, yang ditandai dengan penandatangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Konsep HAM diyakini merupakan perluasaa dari konsep hak – hak individu yang ditawarkan oleh pendekatan liberal. Sejak awal munculnya, HAM telah menjadi sebuah konsep yang bersifat heavily contested, bahkan tantangan juga muncul dari aliran liberal itu sendiri. Kaum post modernisme mempertanyakan landasan asumsi kaum liberal yang menyatakan bahwa HAM itu bersifat universal, objektif, dan transbudaya.

Masyarakat yang hidup di belahan Timur dengan kebudayaan yang sangat berbeda dari kebudayaan Barat secara tegas menolak konsep HAM, terutama datang dari kalangan Islam di wilayah Timur Tengah. HAM dianggap sebagai sesuatu yang memperuncing perseteruan diantara Islam dan Barat, karena beberapa poin yang tergolong dalam HAM menurut masyarakat Barat sangat bertentangan dengan ajaran mereka.

Kritik juga datang dari para aktivis dan akademisi di Timur dan Selatan. Mereka bisa menerima konsep HAM secara umum, namun meminta agar konsep itu direvisi agar bisa diterapkan di berbagai kebudayaan. Pendekatan konstruktivis mengatakan bahwa HAM muncul sebagai reaksi atas sistem penindasan yang dialami masyarakat, dan merupakan sesuatu yang dikosntruksikan secara sosial.

Sejauh ini HAM baru bisa diterapkan secara efektif di negara – negara maju, dan menjadi isu yang “panas” di negara – negara berkembang. Penegakan HAM di suatu negara atau kawasan turut mempengaruhi posisi tawar negara atau kawasan itu di kancah perpolitikan internasional.

Sebagai sebuah kawasan yang dihuni oleh negara – negara berkembang, Asia Tenggara juga tak luput dari perhatian para aktivis HAM, bahkan kawasan ini mendapat rapor merah dari berbagai institusi HAM internasional atas prestasinya dalam pelaksanaan HAM. Walau ASEAN mendapat disebut – sebut sebagai organisasi regional tersukses untuk negara berkembang atas kerjanya yang berhasil memelihara keamanan dan stabilitas kawasan[30], namun ASEAN dianggap tidak bisa menangani kasus HAM yang terjadi, dan justru membiarkannya berlarut – larut.

Penanganan kasus pelanggaran HAM di Asia Tenggara sudah mendapat perhatian internasional. Beberapa organisasi internasional yang bergerak di bidang HAM telah meminta negara – negara barat untuk menekan ASEAN agar menyelesaikan permasalahan HAM dengan lebih serius, dan menjatuhkan sanksi bila perlu.

Pemimpin – peminpin di Asia Tenggara cenderung melihat konsep HAM sebagai salah satu alat politik Barat, dan merupakan budaya neokolonialis. Kesepakatan konsep HAM antara kelompok Asia dan Barat baru terjadi pada Konvensi Wina di tahun 1993. Tak lama setelah itu, para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen mengenai pelaksanaan HAM, dan mempertimbangkan untuk membentuk badan HAM di kawasan.

Seiring berjalannya waktu, pandangan ASEAN terhadap HAM menjadi lebih terbuka. Ini dibuktikan dengan adanya pasal yang terkait dengan HAM dan demokrasi pada Piagam ASEAN yang ditandatangani pada tahun 2007. Komitmen ini kemudian ditegaskan lagi dengan pendirian institusi HAM ASEAN di tahun 2009, dan pusat kajian HAM di tahun 2010.

Isu HAM di Asia Tenggara juga tak lepas dari kontroversi. Ada yang menganggap bahwa pendirian institusi HAM wilayah tidak akan membawa perubahan berarti, namun suara – suara yang optimis juga keras terdengar. Sampai saat ini, salah satu nilai yang dianut oleh ASEAN, yaitu asas non intervensi masih dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi ASEAN untuk melakukan tindakan nyata, dan tidak hanya resolusi yang bersifat normatif belaka.

Terlepas dari apakah perubahan pandangan para pemimpin ASEAN mengenai HAM  merupakan tekanan eksternal atau dinamika internal kawasan, ASEAN harus menjadikan HAM sebagai prioritas utama di masa depan, dan segera mengambil langkah – langkah untuk penyelesaian kasus – kasus HAM yang terjadi di kawasan tanpa harus melanggar prinsip – prinsip yang terdapat dalam Piagam ASEAN.

 

[1] Winston, M. Human Rights as Moral Rebellion and Social Construction. “Journal of Human Rights” Vol 6, 2007

[3] Brown, C. Human Rights. “The Globalization of World Politics 4e”, Oxford University Press, 2008, p. 511

[4] Ibid

[5] Ibid, p. 508

[6] Brown, C. Human Rights. “The Globalization of World Politics 4e”, Oxford University Press, 2008, p. 508

[7] Winston, M. Human Rights as Moral Rebellion and Social Construction. “Journal of Human Rights” Vol 6, 2007, p. 283

[8] Brown, C. Human Rights. “The Globalization of World Politics 4e”, Oxford University Press, 2008, p. 508

[9] Manokha, I. Foucault’s Concept of Power and the Global Discourse of Human Rights, “Global Society Journal”, Vol 23, No. 4, 2009, p. 434

[10] Brown, C. Human Rights. “The Globalization of World Politics 4e”, Oxford University Press, 2008, p. 513

[11] Brown, C. Human Rights. “The Globalization of World Politics 4e”, Oxford University Press, 2008, p. 508

[12] Tharoor, S. “Are human right universal?”, reading material of International Relations of Deakin University. Deakin University, Geelong, Victoria, Australia, 2007

[13] Ibid

[14] Winston, M. Human Rights as Moral Rebellion and Social Construction. “Journal of Human Rights” Vol 6, 2007, p. 280

[15] Brown, C. Human Rights. “The Globalization of World Politics 4e”. Oxford University Press, 2008, p. 516

[16] Winston, M. Human Rights as Moral Rebellion and Social Construction. “Journal of Human Rights” Vol 6, 2007, p. 279 – 280

[17] Ibid, p. 279

[18] Ibid, p. 281

[19] Winston, M. Human Rights as Moral Rebellion and Social Construction. “Journal of Human Rights” Vol 6, 2007, p. 284

[20] Brown, C. Human Rights. “The Globalization of World Politics 4e”. Oxford University Press, 2008, p. 511

[22] Weatherbee, D. E : “International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy 2e” ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS,INC. USA, 2009, p. 250

[23] Ibid

[24] Katsumata, H. ASEAN and human rights: resisting Western Pressure or emulating the West?. “The Pacific Review”  Vol 22, no 5, 2009, p. 622

[29] Katsumata, H. ASEAN and human rights: resisting Western Pressure or emulating the West?. “The Pacific Review”  Vol 22, no 5, 2009, p. 624

[30] Nesadurai, H. E. The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), “New Political Economy”, Vol 13, No. 2, 2008, p. 225

About these ads

One thought on “Kajian HAM di Asia Tenggara

  1. i read your essay and have a few questions: In what ways do the liberal human rights values differ from south eastern asian values? Have you come across the islamic declaration of human rights in cairo?? within the declaration, gender equality and rights to change one’s religion were clearly omitted, conforming with islamic values and teaching, what about in southeast asia? which values that had been modified? And also, you put an emphasis on the relationship between democracy and human rights, i too see the connection but it doesn’t mean that you have to be a democracy to embrace human right, human rights are rights that shall be protected by each governement regardless of its form. However, I totally agree with your theory of the relativity of human rights, i dont believe that universal human rights exist, human rights are rights that shall be discussed and implemented according to one country’s principle. Well that’s it, a part from that, i really like this essay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s