Makna Perairan Arafuru bagi Indonesia, Timor Leste, dan Australia


BAB I

PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang

Perkembangan hukum laut di Indonesia telah dimulai semenjak zaman Majapahit, yaitu ketika Patih Gadjah Mada mengeluarkan Sumpah Palapa, yang merupakan manisfestasi dari keinginannya untuk menyatukan wilayah Nusantara. Dia menyebutkan bahwa laut bukanlah pemisah pulau, melainkan pemersatu pulau.

Cita – cita Patih Gadjah Mada mengenai kesatuan Nusantara ini kemudian diwariskan dari generasi ke generasi, dan titik awal dari tercapainya cita – cita ini adalah melalui deklarasi sepihak yang dilakukan oleh Ir. Djuanda, pada tanggal 13 Desember 1957 mengenai perairan di wilayah Indonesia.

Pada awal kemerdekaan, persoalan wilayah menjadi isu yang strategis. Kebanyakan pendapat tokoh pada waktu itu berkisar di wilayah darat, sedangkan wilayah laut seakan – akan terlupakan. Salah satu dari sedikit tokoh yang menyinggung pentingnya wilayah laut adalah Muhammad Yamin[1].

Kondisi geografis Indonesia yang unik, dimana dua per tiga dari keseluruhan wilayah merupakan lautan, dan secara turun – temurun corak kehidupan masyarakat Indonesia sebagai pelaut, yang sudah dibuktikan semenjak zaman kerajaan Sriwijaya, menyadarkan pemerintah akan arti pentingnya laut sebagai bagian dari kedaulatan negara. Ini lah yang menjadi latar belakang dari Deklarasi Juanda.

Perjalanan bangsa ini tidak terlepas dari sengketa masalah perbatasan perairan dengan beberapa negara – negara tetangga. Hal ini wajar – wajar saja, karena sebagai negara dengan wilayah perairan yang lebih luas dari wilayah daratan, Indonesia berbatasan dengan banyak negara yang juga memiliki wilayah perairan disekitarnya, sebut saja Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia.

Masalah antara pihak Indonesia dengan negara – negara tetangga yang berbatasan di wilayah perairan bukan hanya mengenai batas wilayah laut masing – masing negara, tetapi juga permasalahan lain yang terkait, seperti nelayan dari masing – masing negara yang dianggap telah melanggar batas, dan masuk ke wilayah perairan negara lain, dan juga saling klaim pulau – pulau yang berada di daerah terluar.

Kasus yang cukup menarik adalah mengenai perbatasan Indonesia – Australia, di perairan Arafura dan Laut Timor. Kedua perairan ini sangat penting bagi Indonesia, karena letaknya yang strategis dan kekayaan alamnya. Perairan ini juga merupakan jalur pelayaran internasional, sehingga sangat penting ditinjau dari sudut pandang ekonomi dan militer.

Negara yang punya kepentingan di kedua daerah perairan ini adalah Indonesia, Australia, dan Timor Leste. Sebelum kemerdekaan Timor Leste yang ditandatangani pada tanggal 18 Mei 1971, dan mulai berlaku pada 19 November 1973[2]. Setelah Timor Leste remi menjadi sebuah negara merdeka pada 20 Mei 2002[3], maka perjanjian perbatasan yang telah dilakukan sebelumnya dianggap tidak lagi relevan dengan keadaan, sehingga diperlukan perjanjian baru yang mengatur masalah perbatasan di wilayah perairan, antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste.

B.   Rumusan Masalah

Dari penjabaran singkat latar belakang diatas, maka bisa kita dapat menarik rumusan masalah, yaitu:

  1. Bagaimana sengketa perbatasan wilayah laut antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste di wilyah perairan Laut Arafura dan Laut Timor?
  2. Apa usaha – usaha yang telah dilakukan pihak – pihak terkait dalam menyelesaikan persengkataan?

C.   Tujuan Penulisan

Makalah ini ditulis sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Hukum Laut Internasional pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas Padang.

D.    Landasan Teoritis dan Konseptual

Hukum laut internasional merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan laut bagi kepentingan umat manusia. Sebelum berakhirnya Perang Dunia II, pelaksanaan hukum laut berdasarkan pada hukum kebiasaan (costumary law). Setelah berakhirnya perang, PBB mengadakan beberapa Konferensi Hukum Laut di Jenewa.

Konsepsi negara kepulauan berasal dari pemikiran Patih Gadjah Mada, yang dikenal dengan Sumpah Palapa, yaitu keinginannya untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara, dan menjadikan laut sebagai penghubung antar pulau. Dengan kedatangan Belanda, yang menjajah dan memecah belah Indonesia selama lebih dari 300 tahun, menjadikan ide untuk menyatukan wilayah Indonesia dari Barat sampai ke timur lebih kuat dari sebelumnya.

Hukum laut Indonesia mulanya diatur dalam Terrioriale Zee and Maritieme Kringen Ordonante (TMZKO) yang mulai berlaku pada tanggal 28 September 1938[4]. Kemudian seiring berjalannya waktu, aturan – aturan dalam TMZKO ini dianggap tidak relevan lagi dengan kepentingan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat, sehingga pada tanggal 13 Desember 1957, Ir. Djuanda yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri mengeluarkan deklarasi, yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Deklarasi ini merupakan cetak biru dari hukum laut yang berlaku di Indonesia sekarang ini.

BAB II

PEMBAHASAN

 A.   Sejarah Hukum Laut Internasional

Sebelum kekuasaan Kekaisaran Romawi, laut dianggap bebas (marime libero) namun karena adanya kepentingan manusia, maka laut tidak lagi bebas. Pada masa kekuasan Romawi, laut bisa dikatakan tidak bebas lagi. Laut tertutup dan hanya untuk bangsa Romawi. Tidak hanya laut dekat pantai, namun seluruh laut di dunia ini dikuasai oleh Romawi.

Kekuasaan Romawi berakhir pada tahun 1648, setelah mengalami kekalahan dalam perang 30 tahun (Romawi Vs Negara – negara jajahan) dalam rangka mengembangkan agama Kristen. Akhir dari perang ini adalah Perjanjian Westphalia, dimana pada salah satu poin perjanjiannya menyebutkan bahwa kekuasaan Kekaisaran Romawi di seluruh dunia berakhir, dan terbentuknya negara – bangsa.

Setelah kehancuran Kekaisaran Romawi, laut kembali bebas untuk dilayari, sehingga terjadilah kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa terhadap bangsa – bangsa lain di dunia, termasuk Indonesia. Dua kekuatan utama yang menguasai lautan setelah runtuhnya kekuasaan Romawi adalah Portugis dan Spanyol. Kedua negara ini sama – sama sepakat bahwa laut adalah wilayah res nullius (tidak bertuan) dan bisa dimiliki oleh siapapun yang mampu menguasainya. Kedua negara ini mengadakan perjanjian mengenai laut, yaitu perjanjian Tordesiles pada tahun 1494. Dengan adanya perjanjian ini, maka laut menjadi tertutup atau mare clausum.

Pada perkembangan selanjutnya, terdapat perbedaan pemikiran antara ahli hukum Belanda Hugo de Grootius, dengan ahli hukum Inggris, yaitu William Welbood dan John Selden[5]. Grootius mengajukan gagasan mare liberum, yang menekankan pada berlakunya azaz freedom of the sea, dan freedom of navigation di semua bagian laut di dunia. Sedangkan Wellbood dan Selden mengatakan bahwa laut bersifat tertutup (mare clausum) dan bisa dimiliki oleh negara – negara di dunia seperti kepemilikan terhadap sungai dan danau.

Sampai berakhirnya Perang Dunia II, pelaksanaan hukum laut berdasarkan pada hukum kebiasaan (costumary law), yang hanya mengakui tiga wilayah laut, yaitu laut teritorial dimna negara memiliki kedaulatan penuh,  sejauh tiga mil dari garis air surut di sepanjang pantai di setiap daratan yang dimiliki oleh negara, kedua jalur tambahan selebar laut terirorial, dimana negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan pengejaran seketika (hot pursuit) dan yang ketiga adalah laut lepas, dimana berlaku doktrin laut lepas (mare liberum) yang dikemukakan oleh Grootius.

Hukum kebiasaan itu kemudian diubah oleh AS melalui Proklamasi Truman tentang Landas Kontinen AS yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 1945[6]. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara – negara baru yang berdaulat muncul, sehingga kepentingan negara – negara di laut meningkat. Karena pertimbangan ini lah diadakan Konferensi Hukum Laut (KHL) I PBB di Jenewa pada tahun 1958. Konferensi ini kemudian menghasilkan empat konvensi, yaitu Konvensi tentang Laut Teritorial dan Laut Tambahan, Konvensi mengenai Landas Kontinen, Konvensi tentang Konvervasi Perikanan, dan Konvensi tentang Laut Lepas.

KHL II diadakan di Jenewa pada tahun 1960, namun tidak menghasilkan satu konvensi pun. Karena berbagai alasan, diantarannya banyaknya negara – negara merdeka setelah PD II yang tidak ikut serta KHL I, pertumbuhan penduduk yang makin besar, kemajuan teknologi yang canggih , dan adanya beberapa ketentuan Konvensi Jenewa 1958 yang tidak pasti, maka diadakanlah KHL III di Jenewa pada tahun 1982. Konvensi ini terdiri dari 17 bab, 372 pasal, dan 9 annex. Konvensi ini ditandatangani oleh 119 negara, 4 menolak, dan 7 abstain.

B.   Hukum Laut Indonesia

Perkembangan hukum laut Indonesia telah dimulai semenjak zaman kerajaan Sriwijaya (392 – 1406M) berhasil menguasai wilayah perairan Asia Tenggara yang meliputi wilayah Nusantara, Filiphina Selatan, Semenanjung Malaya, dan sebagian pantai Campa[7]. Kerajaan Majapahit berkembang lebih kuat dari kerajaan Sriwijaya, dan patihnya saat itu, yaitu Gadjah Mada mengeluarkan Sumpah Palapa, dan menyatakan keinginannya untuk menyatukan Nusantara.

Gadjah Mada menganggap laut adalah pemersatu pulau. Konsep laut merupakan pemersatu pulau kemudian diubah oleh Belanda menjadi laut adalah pemisah pulau. Belanda kemudian membentuk undang – undang perairan Indonesia, yang dinamakan Stablat (lembaran negara).

Sebelum berakhirnya PD II, maka hukum laut diatur melalui hukum kebiasaan. Atas dasar inilah kemudian Belanda mengeluarkan Terrioriale Zee and Maritieme Kringen Ordonante (TMZKO) pada tanggal 18 Agustus 1937, dan mulai berlaku pada tanggal 28 September 1938. Ordonansi ini dikeluarkan untuk menjaga dan melindungi kepentingan pemerintahan Hindia Belanda. Ordonansi ini juga mengatur mengenai hal – hal yang bersangkutan dengan penggunaan perairan tersebut.

Pada awal kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, persoalan teritorial menjadi sesuatu yang isu yang strategis. Pada saat itu, perdebatan yang terjadi umumnya hanya menyangkut wilayah darat saja. Muhammad Yamin merupakan salah satu dari sedikit tokoh yang menekankan pentingnya wilayah perairan.

Kondisi geografis Indonesia yang unik, dimana luas lautan lebih luas dari pada daratan, menyebabkan TMZKO dirasa tidak lagi relevan dengan kepentingan Indonesia. Jika ordonansi ini tetap dipakai, maka dikhawatirkan akan membahayakan berbagai bidang kehidupan bernegara, dan mencederai kedaulatan. Potensi bahaya itu ditinjau dari segi politik dan keamanan, penegakan hukum, dan ekonomi.

Untuk menghindari potensi bahaya ini, maka satu – satunya cara adalah dengan merombak ordonansi. Dengan berbagai pertimbangan dan masukan berbagai pihak, maka pada tahun 1957, Ir. Djuanda yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini kemudian menjadi cetak biru pengaturan kelautan di Indonesia. Bentuk legal formal dari deklarasi ini adalah UU no. 4 tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Isi deklarasi itu adalah:

“Bahwa segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau – pulau atau bagian pulau – pulau yang termasuk dalam negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian – bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis – garis yang menghubungkan titik – titik terluar dari pulau – pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang – Undang.

C.   Arti Penting Perairan Arafuru dan Laut Timor bagi Indonesia, Australia, dan Timor Leste

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terluas di dunia dengan 17.508 pulau – pulau yang tersebar di wilayah Nusantara. Luas wilayah Indonesia kurang lebih 9 juta km2 yang terdiri dari 3 juta km2 daratan, 3 juta km2 laut kedaulatan, dan 3 juta km2 laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan sabuk kedaulatan. Garis pantai Indonesia mencapai 95.161 km, dan merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, setelah Kanada.

Indonesia berbatasan laut dengan 8 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Filiphina, Timor Leste, Papua Nugini, Palau, India, Thailand, Vietnam, dan Australia. Perbatasan dengan Malaysia, Vietnam, dan Australia tidak hanya ZEE, tapi juga menyangkut landas kontinen.

Laut merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian kepentingan nasional. Laut merupakan lokasi untuk mempertahankan kedaulatan negara dalam hal peperangan dan mempertahankan diri dari musuh. Indonesia secara geografis terletak diantara dua samudra dan dua benua, sehingga lokasi perairan Indonesia sangat strategis dari sudut pandang ekonomi dan militer. Perairan Indonesia merupakan penghubung diantara dua benua dan dua samudra ini. Dari sudut pandang keamanan di laut, ketiga negara ini jelas sangat membutuhkan perairan Arafuru dan Laut Timor.

Laut Arafuru dan Laut Timor adalah daerah perairan dimana Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia. Perairan ini kaya akan jenis ikan, dan jumlahnya yang melimpah. Ada beberapa hal yang menjadikan perairan ini diperebutkan, yaitu: lokasi, fungsi, kekayaan alam, sosial budaya kehidupan masyarakat bahari, dan merupakan jalur lalu lintas pelayaran internasional.

Perairan Arafuru dan Laut Timur merupakan salah satu dari sembilan Sea Lines of Communications (SLOC) pelayaran internasional. Seperti perairan lainnya, perairan ini juga merupakan penghubungan antar pulau di Indonesia, dan juga merupakan pengaman terhadap serangan musuh dari luar. Perairan ini merupakan pintu masuk bagi kapal – kapal yang melewati samudra hindia dan samudra pasifik dengan tujuan negara – negara di kawasan laut china selatan. Melewati perairan ini akan mempersingkat waktu pelayaran.

Kekayaan alam yang terkandung di perairan ini bukan hanya kekayaan hayati dan nabati seperti terumbu karang dan ikan, tapi juga kekayaan mineral, minyak bumi dan energi berupa gelombang laut dan angin yang berhembus. Di perairan ini terdapat kandungan berlian dan minyak bumi yang cukup besar.

  1. D.  Permasalahan Perbatasan diantara Indonesia – Australia dan Timor Leste, serta Pemecahannya.

Sebelum Timor Leste merdeka dan menjadi negara berdaulat, Indonesia dan Australia telah menandatangani perjanjian perbatasan perairan sebanyak empat kali. Yang terakhir adalah perjanjian mengenai batas dasar laut yang ditandatangani di Canberra pada tanggal 16 Maret 1997. Wilayah perairan ini memiliki makna strategis bagi Australia, terutama mengenai dugaan adanya cadangan minyak yang cukup besar di Celah Timor, sehingga pemerintah Australia juga memiliki keinginan untuk penguasaan sumber daya alam ini, dengan secepatnya menyelesaikan permasalahan perbatasan.

Masalah perbatasan di Laut Arafura telah selesai dibicarakan oleh pihak Indonesia dan Australia pada tahun 1971. Yang menjadi kendala bagi Australia dalam menetapkan batas landas kontinen mereka adalah wilayah perairan Laut Timor, dimana perairan ini dimiliki bersama oleh Indonesia, Australia, dan Timor Leste. Perbatasan wilayah Indonesia dengan Timor Leste merupakan hal yang sangat krusial, baik perbatasan di daratan maupun lautan, mengingat Timor Leste dulunya merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Sampai saat ini perbatasan laut dengan Timor Leste belum dibicarakan karena penyelesaian masalah perbatasan darat belum tuntas.

Persepsi masing – masing negara mengenai wilayah laut mereka berbeda, sehingga kompleksitas yang terdapat cukup tinggi. Dilihat dari kondisi geografis, Timor Leste kurang beruntung karena lokasi perairannya terjepit diantara perairan Indonesia.

Penyelesaian sengketa diantara kedua pihak hingga saat ini masih berjalan. Perundingan – perundingan yang dilakukan ketiga negara berjalan cukup kondusif. Ketiga negara menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah perbatasan secepatnya.

BAB III

PENUTUP

Indonesia adalah negara maritim, dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia mempunyai 17.508 pulau, dengan luas wilayah total lebih kurang 9 juta km2, dimana dua pertiga dari luas itu merupakan wilayah perairan, sehingga lautan mempunyai peran yang sangat penting bagi Indonesia dalam pencapaian kepentingan nasional.

Hukum laut di Indonesia bermula dari zaman kerajaan Sriwijaya, dan sejak awal laut adalah isu strategis bagi Indonesia. Cetak biru mengenai perairan Indonesia adalah Deklarasi Djuanda pada tahun 1957, dan bentuk nyatanya adalah UU no. 4 tahun 1960 mengenai Perairan Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sedikitnya berbatasan dengan delapan negara lain. Salah satu permasalahan perbatasan yang belum terselesaikan sampai saat ini adalah di perairan Arafuru dan Laut Timor, diantara Indonesia – Timor Leste, dan Australia. Perairan ini merupakan wilayah yang sangat strategis karena merupakan salah satu jalur pelayaran internasional, dan menyimpan sumber daya yang sangat banyak, baik hayati maupun non hayati.

Perairan ini mempunyai arti strategis bagi ketiga negara, baik dari sudut pandang militer, maupun ekonomi, sehingga mempunyai komplesitas tinggi dalam menyelesaikannya. Namun, ketiga negara sampai saat ini masih melakukan proses perundingan yang kondusif, karena laut mempunyai makna penting bagi pencapaian kepentingan nasional masing – masing negara.

Sumber bacaan:

Narsif, SH, MH Modul Hukum Laut Indonesia

Japanton Sitohang, Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut Arafura dan Laut Timor

Sumber online:

http://senandikahukum.wordpress.com/2009/12/30/otentisitas-deklarasi-djuanda/#more-138

http://afrizalmulyana.blogspot.com/2010/05/perjanjian-batas-wilayah-indonesia.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Timor_leste


[4] Narsif, SH, MH Modul Hukum Laut Indonesia, hal 9

[5] Japanton Sitohang, Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut Arafura dan Laut Timor, hal 119

[6] Ibid

[7] Narsif, SH, MH Modul Hukum Laut Indonesia, hal 8

About these ads

One thought on “Makna Perairan Arafuru bagi Indonesia, Timor Leste, dan Australia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s